Diduga Tak Sesuai Spek: Jalan Beton Desa Lalabata Telah Retak

BARRU - Diduga proyek dana Desa tak sesuai spek kembali terpantau awak media, kali ini proyek berupa pengecoran jalan, tepatnya berada di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Dalam sorotan kamera awak media ini, Kamis ( 7/3/2024 ) terlihat hasil pengerjaan diduga tidak sesuai spek pekerjaan, pasalnya pada lokasi hasil bangunan tidak ditemukannya prasasti yang menginformasikan terkait proyek tersebut serta kwalitas bangunan jalan yang telah mengalami keretakan pada titik tertentu.

Baca juga: Satgas Antimafia Bola Polri Kembali Tetapkan 2 Tersangka Pengaturan Skor di Liga 2

Dimana proyek pembangunan jalan beton tersebut dikerjakan pada tahun 2023, menurut sumber dari masyarakat sekitar yang di peroleh awak media bahwa proyek tersebut belum lama ini selesai masa pengerjaan.

Baca juga: Tangkap 30 Kg Sabu, Kapolres Barru AKBP Dodik Susianto Selamatkan 118 Ribu Jiwa

” iya pak jalan tersebut tahun lalu dikerjakan  ujar salah satu warga sekitar yang tak ingin disebut namanya.

Dimana setiap proyek tanpa papan nama/ prasasti informasi proyek merupakan sebuah ‘pelanggaran’ karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya.

Baca juga: Undangan Klarifikasi Perkara Tidak Hadir, Terduga Penyerobotan Lahan Ahli Waris Kaiin Arimin Tegal Gundil Bogor Malah Intimidasi Hakim dan Kuasa

Kedua peraturan dimaksud yakni Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Proyek tanpa plang nama proyek, melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang

Baca juga: YY Caleg Provinsi Sulsel Dapil 6 Partai Demokrat Tuduh dan Ancam Bongkar Tuhan MH, Lucu ya !

Plang informasi proyek ataupun prasasti itu bertujuan, agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan.

( Tim JNI )

Baca juga: Kepala BPHN Akan Jatuhkan Blacklist Kepada Desa/Kelurahan yang Penyaluran Bantuan Hukumnya Tidak Pada OBH Terakreditasi